Lembaga Nonstruktural (Indonesian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Lembaga Nonstruktural" in Indonesian language version.

refsWebsite

Global rank Indonesian rank

33bpk.go.id

6,125^th place

69^th place

3peraturan.go.id

low place

433^rd place

2setkab.go.id

5,077^th place

51^st place

1indonesia.go.id

low place

307^th place

1setneg.go.id

6,513^th place

64^th place

1menpan.go.id

low place

873^rd place

1manggaraibaratkab.go.id

low place

1mahkamahkonstitusi.go.id

low place

737^th place

1detik.com

586^th place

5^th place

1ekon.go.id

low place

1,899^th place

bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

"Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1963 tentang Pembentukan Pembentukan Dewan Telekomunikasi". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 April 1963. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Dewan Stabilisasi Politik dan Kemanan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 4 Februari 1974. Diakses tanggal 20 Juli 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Februari 2009. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Juni 2001. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Ekonomi Nasional". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Januri 2025.
"Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Desember 2014. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 24 Desember 1993. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Juni 2000. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Januari 2001.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 Juni 1983. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 Juli 1999. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Agustus 2013. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 September 2007. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Mei 2008. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 1998. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Mei 2011. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Agustus 2006. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Desember 2006. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan". 2 Desember 2011. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Mei 2011. Diakses tanggal 2 Februari 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda". 2 Desember 2011. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove". 16 Agustus 2012. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum". 23 Juni 2009. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri". 4 September 1991. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization". 1 September 1999. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara". 11 September 1998. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan". 30 Juli 1999. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor". 2002. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan". 9 Desember 2006. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations". 1 September 2014. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Juni 2004. Diakses tanggal 4 Februari 2025.
"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan". 23 Oktober 1993. Diakses tanggal 16 April 2025.
"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan". 16 Mei 2005. Diakses tanggal 16 April 2025.

detik.com

news.detik.com

"Presiden Jokowi Bubarkan Dewan Buku Nasional, ini Kata Mendikbud Anies". detik.com. 13 Desember 2014. Diakses tanggal 26 Januari 2024.

ekon.go.id

"Percepatan Pelaksanaan Berusaha". Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 31 Agustus 2017. Diakses tanggal 16 April 2025.

indonesia.go.id

Profil 10 Lembaga Non Stuktural

mahkamahkonstitusi.go.id

[1]Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

manggaraibaratkab.go.id

"Dirut BOPLBF Diganti, Karya Monumental Dirut Baru Dinanti". PEMKAB MANGGARAI BARAT (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-06-03.

menpan.go.id

Lembaga Non Struktural

peraturan.go.id

"Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 30 Desember 2016. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 7 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
"Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia". jDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 10 Februari 2020. Diakses tanggal 2020-12-10.

setkab.go.id

jdih.setkab.go.id

"Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi". Sekretariat Kabinet RI.
"Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia". Sekretariat Kabinet RI. 27 Juli 1982. Diakses tanggal 28 Januari 2025.

setneg.go.id

Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural