Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia (Indonesian Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia" in Indonesian language version.

refsWebsite

Global rank Indonesian rank

1,326^th place

16^th place

2,480^th place

26^th place

4web.archive.org

1^st place

1^st place

2hukumonline.com

low place

133^rd place

low place

608^th place

332^nd place

218^th place

1republika.co.id

2,551^st place

27^th place

6,990^th place

77^th place

low place

low place

low place

2,473^rd place

low place

low place

792^nd place

8^th place

1bappenas.go.id

low place

807^th place

low place

511^th place

450^th place

3^rd place

bappenas.go.id

perpustakaan.bappenas.go.id

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB 3/4/12 Tahun 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia^{[pranala nonaktif permanen]}. perpustakaan.bappenas.go.id. Diakses 17 Mei 2020.

bkpm.go.id

peraturan.bkpm.go.id

Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Diarsipkan 2021-02-01 di Wayback Machine.. peraturan.bkpm.go.id (PDF). Diakses 17 Mei 2020.

bphn.go.id

Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. bphn.go.id. Diakses 17 Mei 2020.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999. bphn.go.id. Diakses 17 Mei 2020.

cornell.edu

ecommons.cornell.edu

Chandra, Elizabeth (2012). "We the Chinese People: Revisiting the 1945 Constitutional Debate on Citizenship". Indonesia (94): 85–110.

google.co.id

books.google.co.id

Yahya, Yunus (2002). Peranakan idealis: dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 215.

historia.id

Sitompul, Martin. "Kala Tentara Menguasai Negara". historia.id. Historia. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

hukumonline.com

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/1967 Tahun 1967. hukumonline.com. Diakses 17 Mei 2020.
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek. hukumonline.com. Diakses 17 Mei 2020.

iki.or.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan Diarsipkan 2017-09-19 di Wayback Machine.. hukumonline.com. Diakses 17 Mei 2020.

irasec.com

"Investigating the Grey Areas of the Chinese Communities in Southeast Asia" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 June 2007. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

kompas.com

nasional.kompas.com

Gatra, Sandroh (19 Maret 2014). "Presiden SBY Ganti Istilah "China" Menjadi "Tionghoa"". Kompas.com. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

republika.co.id

Raharja Ucu, Karta (15 Oktober 2016). "Ratusan Ribu Warga Cina Diusir di Zaman Sukarno". Republika. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

tempo.co

majalah.tempo.co

Administrator (13 Agustus 2007). "Empat Masa 'Persoalan Cina'". Tempo.co. Tempo. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Administrator (13 Agustus 2007). "Nasionalisasi Berakhir Buntung". Tempo.co. Majalah Tempo. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Administrator (13 Agustus 2007). "Peraturan yang Menggusur Tionghoa". Tempo.co. Tempo. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Administrator (24 November 1990). "Tempo 24 November 1990". Tempo.co. Tempo. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Administrator (13 Agustus 2007). "Terusir dari Kampung Sendiri". Tempo.co. Tempo. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Administrator (16 Agustus 2004). "Setelah Enam Belas Abad". Tempo.co. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

tirto.id

Matanasi, Petrik (18 Oktober 2017). "Benteng yang Gagal Memperkuat Pengusaha Pribumi". Tirto.id. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Matanasi, Petrik (5 Februari 2019). "Hari Raya Imlek, Sejarah Pelarangan Dagang Tionghoa Zaman Sukarno". Tirto.id. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Nathaniel, Felix (24 November 2019). "Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa". Tirto.id. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Kresna, Mawa (5 Oktober 2016). "Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Punya Tanah di Yogya?". Tirto.id. Diakses tanggal 17 Mei 2020.

unsrat.ac.id

hukum.unsrat.ac.id

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Diarsipkan 2019-07-12 di Wayback Machine.. hukum.unsrat.ac.id. Diakses 17 Mei 2020.

web.archive.org

"Investigating the Grey Areas of the Chinese Communities in Southeast Asia" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 June 2007. Diakses tanggal 17 Mei 2020.
Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Diarsipkan 2021-02-01 di Wayback Machine.. peraturan.bkpm.go.id (PDF). Diakses 17 Mei 2020.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan Diarsipkan 2017-09-19 di Wayback Machine.. hukumonline.com. Diakses 17 Mei 2020.
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Diarsipkan 2019-07-12 di Wayback Machine.. hukum.unsrat.ac.id. Diakses 17 Mei 2020.